Bok Redaksi

 

Box Redaksi

Oleh

PT . TRI PUTRA HAJI

Redaksi

MITRA RAKYAT NEWS

 

SK . KEMENKUM HAM

NOMOR AHU : -0097779.AH.01.01.TAHUN 2024

AKTE NOTARIS : AHU- 425. AH .02. 01

NIB : 1012240109491

NPWP : 28.842.849.3-302.000

PEMBINA

SUHERMAN

DEDI HARTONI,SE

PIMPINAN UMUM / PENDIRI    

 ARYANTO

PIMPINAN REDAKSI

ARYANTO

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Riyan Hanapi 

BENDAHARA

ZAINAB

DIREKTUR PELAKSA

Riyan Saputra Peratama

TEAM : IT MANEJEMEN

PT : WESTART TEKNOLOGI                                           INDONESIA

KORDINATOR LIPUTAN NASIONAL

ZULFIKAR

RIYAN HANAPI

TEAM EDITOR PUSAT

 Erlangga 

ALAMAT KANTOR PUSAT

JALAN KAMPUNG TANDING RT 04 RW 07 LINGKUNGAN 07 KELURAHAN PASAR MUARADUA KECAMATAN MUARADUA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN KODE POS 32211

NO HP / WA : 081367178427  / 085769370528

NAMA : ARYANTO  BANK BRI : NO REKENING : 805201032654537

PROVINSI SUMATRA SELATAN

KAPERWIL : 

KABIRO : PALEMBANG:

WARTAWAN SUM SEL : 

KABIRO OKU SELATAN :

WARTAWAN :

KABIRO OKU : JONI ARIANSYAH

WARTAWAN :

PROVINSI SUMATRA UTARA

KAPERWIL : 

KABIRO :

WARTAWAN :

PROVINSI LAMPUNG

KAPERWIL LAMPUNG : 

KABIRO LAMPUNG TENGAH : 

WARTAWAN :

KABIRO PESISIR BARAT :

WARTAWAN :

PROVINSI JAWA TIMUR

KAPERWIL : Muhammad Asni S.H

KABIRO :

WARTAWAN :

PROVINSI ACEH

KAPERWIL : 

KABIRO :

WARTAWAN :

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KAPERWIL : 

KABIRO :

WARTAWAN :

 

Undang-Undang (UU) Pers atau UU Nomor 40 Tahun 1999 mengatur tentang kebebasan pers, hak pers, dan peredaran pers asing di Indonesia:

Kemerdekaan pers merupakan hak asasi warga negara dan wujud kedaulatan rakyat.

Pers nasional tidak boleh dibredel, disensor, atau dilarang penyiarannya.

Pers nasional memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi dan gagasan.

Pemerintah tidak ikut campur dalam masalah kemerdekaan pers.

Dewan Pers bersifat independen.

Pers meliputi pers cetak, elektronik, dan segala macam saluran lainnya.

Pers cetak tidak memerlukan izin dari pihak manapun.

Pers asing dan perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia harus disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

UU Pers disahkan pada 23 September 1999 setelah dibahas selama dua minggu. UU ini lahir dari semangat perubahan menuju masa demokratis yang mendukung kebebasan pers.

Seluruh Staf, Kordinator Wartawan Dan Wartawati Reporter Media Rakyat Merdeka Ri Co. Id Telah Di Bekali id card dan surat Tugas Yang Memiliki Masa Berlaku Dan Namanya Tercantum di Box Redaksi

Apa bila ada yang mengaku sebagai Staf , wartawan dan Wartawati Reporter dan tidak bisa menunjukkan id. card dan surat tugas silahkan menghubungi pihak hukum atau hubungi redaksi

WARTAWAN DAN REPORTER DALAM MELAKUKAN TUGAS PELIPUTAN ATAU REPORTER DI LINDUNGAN UU PERS NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS PADA PASAL 18 AYAT 1 ( SIAPAPUN YANG MENGHAMBAT MENGHALANGI TUGAS JURNALISTIK DAPAT DIPIDANA PENJARA. KURUNGAN SELAMA 2 TAHUN ATAU DENDA RP. 500 JUTA

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama